Penulis: Maria Ardianingtyas, S.H., LL.M
Advokat & Pemerhati Dunia Hukum terkait Penyandang Autisme

Artikel ini telah terbit di https://bahasan.id/mypdian/urgensi-pembentukan-pp-tentang-akomodasi-yang-layak-bagi-penyandang-disabilitas-dalam-sistem-peradilan-pidana-dari-prespektif-penyandang-autisme/

Isu hak penyandang disabilitas menjadi salah satu pertanyaan dalam debat Calon Presiden tanggal 17 Januari 2019. Namun sayangnya tidak ada pertanyaan yang menyinggung soal kepastian perlindungan hukum para penyandang disabilitas.

Indonesia sendiri memang telah memiliki Undang-Undang Disabilitas yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 (UU Disabilitas) yang telah menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Sebelumnya, Indonesia juga sudah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang tertuang di dalam UU No. 19 Tahun 2011. Adapun perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas diatur dalam Bab III tentang Hak Penyandang Disabilitas yang mana Pasal 9 Bagian Kelima mengatur tentang Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum serta Bab IV tentang Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mana Pasal 28 sampai 39 Bagian Kedua mengatur tentang Keadilan dan Perlindungan Hukum.

Namun untuk pelaksanaan Pasal-pasal tersebut masih dibutuhkan Peraturan Pemerintah yang juga menjadi mandat dari Pasal 36 UU Disabilitas. Adapun Peraturan Pemerintah yang saat ini masih dalam Rancangan dan sedang dalam tahap finalisasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP Akomodasi Peradilan).

Namun polemik yang muncul adalah sejauh mana PP Akomodasi Peradilan ini memang diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum serta menjembatani kebutuhan penyandang disabilitas agar dapat memenuhi persyaratan sebagaiman diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam Rancangan KUHAP yang baru (RKUHAP).
Tulisan ini akan membahas secara singkat urgensi Pembentukan PP Akomodasi Peradilan ini dilihat dari sudut pandang KUHP dan KUHAP yang saat ini berlaku dan RKUHAP dari prespektif Penyandang Autisme. Dalam tulisan ini Penulis membatasi lingkup hanya pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan dalam suatu proses pidana.

Kondisi Penyandang Autisme
Menurut American Psychiatric Association yang telah menerbitkan standar panduan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders kelima (DSM-5) di bulan Mei 2013, individu penyandang autisme memiliki symptoms yaitu diantaranya kesulitan dalam melakukan komunikasi/interaksi sosial, pola perilaku yang berulang-ulang, dan gangguan dalam komunikasi verbal dan non-verbal.

Adapun autisme sendiri merupakan sebuah spektrum gangguan perkembangan atau autism spectrum disorder (ASD), dimana setiap penyandangnya memiliki kondisi yang berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Menurut DSM-5 ada 3 level tingkatan dalam ASD yaitu Level 1 (autisme ringan) yaitu Penyandang Autisme yang memiliki kemampuan komunikasi secara verbal cukup baik tetapi memiliki kesulitan dalam interaksi sosial serta perilaku yang berulang. Lalu Level 2 (autisme sedang) yaitu Penyandang Autisme yang memiliki kemampuan komunikasi verbal terbatas dan memiliki kesulitan yang sama dengan Level 1 ditambah gangguan emosional dan masalah sensori. Dan terakhir adalah Level 3 (autisme berat) dimana Penyandang Autisme tersebut memiliki kemampuan komunikasi non verbal dan berbagai masalah yang cukup kompleks.

Autisme dan UU Disabilitas 2016
Di Indonesia, Autisme sendiri sudah diakui resmi secara hukum, yaitu diatur di dalam UU Disabilitas. Adapun pasal yang mengatur adalah Pasal 4 ayat (1) UU Disabilitas menyebutkan bahwa Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: (a) Penyandang Disabilitas fisik, (b) Penyandang Disabilitas intelektual, (c) Penyandang Disabilitas mental, dan/atau (d) Penyandang Disabilitas sensorik. Mengenai Autisme sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Disabilitas, termasuk di dalam Penyandang Disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial.

Apabila Penyandang Autisme masih dalam batas usia anak, maka selain UU Disabilitas 2016, juga dilindungi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak) serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PP Akomodasi Peradilan             
Baik KUHAP dan RKUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai Penyandang Disabilitas, termasuk namun tak terbatas pada:

  1. Kewajiban bagi Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan untuk memperoleh pendidikan yang kurikulumnya mencantumkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Hal ini penting mengingat masih banyak yang belum paham mengenai kondisi disabilitas Autisme yang kadang terlihat seperti orang tipikal pada umumnya (hidden disability);
  2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Penyandang Disabilitas. Hal ini penting mengingat tidak semua Penyandang Autisme dapat menjawab pertanyaan Penyidik secara lisan secara independen dengan benar;
  3. Unit Layanan Disabilitas yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas khusus disabilitas. Hal ini penting mengingat kondisi Penyandang Autisme membutuhkan ruangan yang aman dan nyaman dalam menjalani tahapan proses hukum;
  4. Adanya prosedur khusus dimana ada kemungkinan Penyandang Autisme dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Sehingga Penyandang Autisme tidak perlu melalui proses hukum yang cukup panjang, walaupun apabila Hakim menerapkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penerapan pasal tersebut akan dapat menghapus atau mengurangi ancaman pidana terhadap Penyandang Autisme yang telah menjadi tersangka.

Kondisi Penyandang Autisme ini memang cukup unik dimana tidak semua orang mengerti dan memahami kondisi tersebut. Sehingga menurut pandangan Penulis, dibutuhkan aturan khusus selain KUHAP, yaitu PP Akomodasi Peradilan guna menjamin perlindungan terhadap proses hukum yang dijalani oleh Penyandang Autisme, baik sebagai Pelapor, Korban, Saksi dan Tersangka. Jangan sampai proses hukum terhambat akibat akomodasi peradilan yang tidak memadahi bagi Penyandang Autisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *